Home BERITA ADVOKASI Kegetiran Tambang di Hutan Lindung

Kegetiran Tambang di Hutan Lindung

744
0
SHARE

Dalam sebuah studi dan analisis J. Dove, T. Miriung dan M. Tologo (1974[1]) disimpulkan bahwa tambang membawa kegetiran bagi semua pihak. Ada dua alasan penting mengapa orang-orang mengajukan pengaduan atau keberatan terhadap kehadiran dan aktivitas pertambangan.

Pertama, kehadiran dan aktivitas pertambangan mengabaikan proses konsultasi publik (public consultation) sebelum pengambilan keputusan untuk beroperasi. Dampaknya, banyak masyarakat tidak memperoleh informasi yang utuh. Mereka hanya mendapatkan penjelasan tentang keuntungan-keuntungan pertambangan, minus pemahaman terkait resiko, dampak dan kerugian dari aktivitas pertambangan.

Kedua, pembayaran kompensasi yang tidak adil (grossly unfair) kepada warga masyarakat yang terkena dampak operasi pertambangan. Keuntungan yang besar masuk ke kantong perusahaan, sedangkan remah-remahnya jatuh ke tangan pemilik lahan (warga setempat). Potret kegetiran pertambangan ini terjadi hampir di seluruh wilayah Nusantara.

Ketika itu, 17 Maret 2013. Bapa Silvester Salus Tarong, 65 tahun, Tua Lumpung, Kepala Adat Kampung Robek berkenan diwawancarai. Desa Robek terletak di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa lingkar tambang mangan yang dieksploitasi oleh beberapa perusahaan pertambangan, seperti PT Istindo Mitraperdana, yang berafiliasi dengan PT Arumbai Mangabekti.

Setelah dua perusahaan tambang ini berpindah lokasi, wilayah penambangan Torong Besi dieksploitasi secara besar-besaran oleh PT Sumber Jaya Asia (SJA) berdasarkan IUP eksploitasi HK/168/05. Perusahaan terakhir adalah PT Global Commodity Asia, perusahaan Perth, Australia, yang mengambilalih IUP PT SJA.

Perusahaan ini tidak dapat melakukan kegiatan eksploitasi di wilayah Ijin Usaha Pertambangan milik PT SJA karena penolakan yang masif dari warga setempat, organisasi peduli lingkungan (JPIC OFM, Keuskupan Ruteng dan SVD). Perusahaan-perusahaan tambang ini mendapat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Hutan Lindung Galak Rego yang beregister 103, di wilayah Torong Besi, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Dalam pusaran arus persoalan tambang di wilayah ini, Silvester sesungguhnya contoh pribadi yang tegas dan jelas. Potret pemimpin kampung yang berpegang teguh pada aturan main yang ditetapkan Belanda untuk merawat kawasan Hutan Galak Rego (RTK 103) sebagai buffer zone kawasan penyangga hujan dan sumber-sumber air. Kepala kampung ini berdiri pada sebuah titik kesadaran perjuangan yang genuine agar hutan lindung RTK 103 tidak dihancurkan oleh mesin pertambangan.

Tanah ini (maksudnya hutan Galak Rego, RTK 103) sudah diserahkan oleh leluhur kami kepada Belanda sebagai hutan lindung, sekitar tahun 1900an, saat Belanda masih berkuasa. Saya menghormati ketulusan hati nenek moyang kami untuk menyerahkan wilayah ini ke tangan Belanda untuk jadi hutan lindung yang mengguntungkan kami. Jadi semua masyarakat di sekitar sini, taat pada tapal batas hutan yang tidak boleh dirusak oleh siapa pun atau kegiatan apa pun”, tegas Silvester.

Namun kehadiran tambang yang beroperasi di kawasan hutan lindung ini memantik keheranan dan kebingungan warga atas kebijakan Pemda setempat.

Alkisah, Silvester ‘dimeja-hijaukan’. Pasal tuduhan yang dikenakan adalah pemotongan kayu di kawasan hutan lindung RTK 103. Ketika warga mengalami kesulitan kayu bahan bangunan sekolah, Silvester meminta sejumlah warga untuk memasuki areal pertambangan dan menyelamatkan (memanfaatkan) pohon-pohon yang ditumbangkan oleh perusahaan untuk material pembangunan sekolah di kampungnya. Alih-alih memanfaatkan kayu-kayu yang hampir tertimbun tanah galian tambang, Silvester dijebloskan dalam penjara.

Di hadapan Hakim yang memimpin persidangan, Silvester mempertanyakan standar ganda yang diterapkan Pemerintah Daerah Manggarai di kawasan Hutan Lindung RTK 103.

Bagaimana mungkin saya diproses karena hanya mengambil dan memanfaatkan kayu di hutan lindung, sementara perusahaan tambang yang menghancurkan kawasan hutan lindung secara masif tidak pernah diproses hukum?”, tanya Silvester. Semua keberatan yang diajukan Silvester tidak membuat Jaksa bergeming.

Silvester dikenakan hukuman tiga tahun penjara. Keputusan pengadilan dijalankannya dengan kepasrahan. Ia sadar bahwa hukum memang tidak pernah berpihak pada orang-orang kecil, tak berduit dan tanpa kekuasaan. Meski demikian Silvester tak pernah letih merawat sabuk hijau hutan lindung Galak Rego demi generasi di masa depan.

Deforestasi Wilayah Pertambangan

Ada sebuah kontroversi penegakan hukum dalam kasus penambangan di hutan lindung RTK 103. Hubungan antara hutan dan pertambangan telah menjadi sebuah isu yang kontroversial dekade belakangan ini. Perusahaan-perusahaan pertambangan sering mengklaim bahwa laju perusakan hutan disebabkan oleh praktek illegal logging industri-industri perkayuan, proyek hutan tanaman industri dan perkebunan sawit. Industri ekstraktif mengakui bahwa mereka menyumbang sangat kecil bahaya kerusakan lingkungan ketimbang industri-industri pembalakan hutan (logging industry).

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya menilai bahwa aktivitas pertambangan, berdasarkan fakta yang terjadi di Indonesia, telah menciptakan dua area deforestasi yakni wilayah-wilayah pembuangan limbah pertambangan (tailing disposal areas) dan lubang-lubang galian (excavated areas) yang nyaris tidak direklamasi pasca penambangan. Sejumlah aktivitas rehabilitasi, umumnya tidak termasuk dua wilayah tersebut. Volume material limbah tak jarang dibuang ke dalam air laut (Sub-marine Tailing Disposal System, STDS) sebagaimana di lakukan PT Newmont di teluk Buyat.

Aspek yang banyak diabaikan oleh industri pertambangan adalah transparansi sebagai syarat konstitutif dari prinsip good governance (tata kelola yang baik) dalam sebuah sistem demokrasi. Selain itu, prinsip-prinsip penting manajemen lingkungan diabaikan. Betapa sulit perusahaan tambang mematuhi seruan konstitusional perlindungan lingkungan demi kebaikan bersama. Karena itu, sebelum izin diterbitkan, semua hal terkait dengan penambangan sudah seharusnya  terintegrasi dalam master plan penambangan. Rencana itu disetujui sebelum pelaksanaan penambangan (Wirosudarmo, R, 2001[2]).

Kasus hutan lindung RTK 103 memberi pembelajaran semua pihak. PT SJA pergi tanpa tanggung jawab, tanpa  reklamasi. Ribuan ton limbah tambang tak diurus. Vegetasi tanaman dan bentang alam rusak parah. Pemerintah terkesan membiarkan. Tak ada tuntutan hukum. Tambang selesai, perusahaan pergi, pemerintah membisu. Negara dirugikan. Pertanyaan tersisa, “siapa yang paling berhak untuk menjerat secara hukum perusahaan tambang, perusak hutan lindung?”

Torong Besi: Minus Keadilan Lingkungan?

100_7728

Izin usaha pertambangan yang kontroversial ini telah menimbulkan dampak ekologis dan kemanusiaan yang parah. Degradasi lingkungan di wilayah Torong Besi, kawasan RTK 103, terjadi akibat penambangan PT SJA. Dalam taksasi ekonomi, kehancuran hutan di kawasan RTK 103, telah menyebabkan negara mengalami kerugian dikisaran Rp. 11.143.440.000[3]. Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Manggarai disinyalir bermasalah secara prosedural karena Pemda atau Bupati tidak pernah diberi kewenangan konstitusional untuk menerbitkan ijin pertambangan di kawasan hutan lindung mana pun diseluruh wilayah Nusantara.

Perusahaan pertambangan hanya dapat melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung setelah mendapat ijin pinjam pakai kawasan untuk aktivitas penambangan dari Kementrian Kehutanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam surat yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, Dr. (H.C) H. M.S. Kaban ditegaskan bahwa setiap kegiatan Survey/eksplorasi/eksploitasi tambang di dalam kawasan hutan, harus didasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Menteri Kehutanan. PT Sumber Jaya Asia tidak memiliki IPPKH dari Menteri Kehutanan. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan ancaman pidana[4].

Persoalan yang terjadi di kawasan RTK 103, mempresentasikan sebuah ketidakadilan lingkungan yang dihadirkan oleh perusahaan dan Pemerintah Daerah. Pasalnya, masyarakat seputar kawasan diderah berbagai dampak dari aktivitas penambangan: polusi lingkungan, menurunnya debit-debit air dari hutan lindung RTK 103, ledakan dinamit yang mengancam kenyamanan dan keamanan hidup warga.

Hal ini bertentangan dengan keadilan lingkungan. Karena itu, kompensasi untuk keadilan dalam bentuk dana reklamasi dipandang sebagai instrumen  efektif untuk proses pemulihan kerusakan. Untuk menjamin komitmen perusahaan, perlulah dipromosikan sejak dini sebuah master plan pemulihan lingkungan yang bersifat mengikat.

Selain persoalan ekologis, juga terjadi pelanggaran hak-hak dasar (HAM)

Sulit untuk meyakini tambang menyejahterakan warga.
Sulit untuk meyakini tambang menyejahterakan warga.

warga seputar kawasan hutan: “Setiap orang memiliki hak hidup di dunia yang bebas dari polusi bahan-bahan beracun dan degradasi lingkungan”[5]

Karena itu, setiap gerakan mesti mengkristal pada tujuan menegakkan keadilan lingkungan yang bersifat prosedural (keterlibatan semua pihak), substantif (hak untuk tinggal dan menikmati lingkungan yang sehat dan bersih) dan distributif (pembagian merata keuntungan dari lingkungan). Pelanggaran atas hak masyarakat seputar kawasan hutan lindung merupakan kejahatan kemanusiaan.

Ini fakta sesungguhnya yang tak terbantahkan: “Tambang telah menjebak semua orang dalam pusaran kegetiran hidup multi-dimensional”[6]

Penulis adalah Koordinator Bidang Advokasi JPIC-OFM Indonesia

Endnote

[1] Dove, J, Miriung, T and Tologo, M 1974, ‘Mining Bitterness’, in P. Sack (ed) Problem of Choice: Land in Papua New Guinea’s Future, ANU Press and Robert Brown and Associates, Canberra and Port Moresby, pp. 181-189

[2] Wiriosudarmo, W 2001, “Baseline Study and Gap Analysis on Mining in Indonesia”, Yayasan Ecomine Nusa Lestari, Mining Minerals and Sustainable Development, pg. 32-37.

[3] Surat Pengaduan Korupsi di bidang Sumber Daya Alam oleh JPIC OFM kepada Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia, nomor 26/JPIC-OFM/III/S/2015.

[4] Surat Menteri Kehutanan RI, tertanggal 27 Januari 2009, Nomor S.40/Menhut-VII/2009, yang dialamatkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk meminta gubernur melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

[5] Bdk. UUD 1945 amandemen II, Pasal 28H ayat (1): ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 5 dan 8 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi: ”Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3: ”Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

[6] Peruhe, M 2012 “Entangled in the mining bitterness, understanding mining policy and its impacts on the communities of Satar Punda”, in Nusa Tenggara Timur, Victoria University, Melbourne, Australia.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here