Sdr. Charlest OFM bersama Kepalada Desa Adat Baduy (Kanekes) di depan Balai Desa Adat Baduy

      Hari Mayarakat Adat Sedunia telah dirayakan pada 9 Agustus lalu. Terkait perayaan itu, sulit untuk melupakan keprihatinan akan Masyarakat Adat yang menggema hingga saat ini, khususnya di tanah air. Dalam banyak hal mereka masih ‘terjajah’ di republik yang merayakan kemerdekaan setiap 17 Agustus tiap tahunnya. Lahan mereka dirampas korporasi untuk tambang dan perkebunan sawit, tebu dan sebagainya. Mereka diusir dari tempat tinggalnya. Identitas kultural mereka kurang mendapat pengakuan dan perlindungan negara.

       Tidak serba kebetulan, Masyarakat Adat mendapat tempat dalam sharing Komisi JPIC-OFM Indonesia di forum INFO-JPIC Indonesia 2016 hari kedua, Sabtu 20/8, di Duren Sawit, Jakarta Timur. Awal Juli lalu, JPIC-OFM Indonesia mengirim dua stafnya ke tengah warga Baduy yang mendiami wilayah sekitar pegunungan Kendeng, Banten, Jawa Barat. Dalam kunjungan itu, Sdr. Charlest OFM dan Sdr. Johnny Dohut OFM berkesempatan mewawancarai kepala Desa Adat Baduy (Desa Kanekes), Jaro Saija. Jaro adalah istilah Baduy untuk kepala kampung. Kepala desa sering mereka sebut sebagai jaro pamarentah.

      Keduanga juga mewawancarai Bidan Eros Rosita yang melayani dengan tulus, meski penuh tantangan, warga desa adat Kanekes. Yang tak kalah mengesankan dari kunjungan ini adalah perjumpaan dengan warga Baduy Dalam (kampung Cibeo) dan Baduy Luar sepannjang perjalanan pulang-pergi ke Cibeo dari arah terminal Ciboleger.

       Dari perjumpaan itu, dua utusan itu boleh mengalami kekaguman akan kearifan ekologis yang dihidupi dengan setia oleh komunitas adat Baduy. Contohnya, warga Baduy Dalam menolak menggunakan sabun, shampo, pasta gigi dan sebagainya karena mau menjaga kemurnian air. Air tidak boleh dicemar. Meski ditawarkan listrik masuk desa dan pembuatan jalan raya, warga Baduy tegas menolaknya. “Wilayah itu begitu suci untuk dicemari asap kendaraan dan raung mesin yang merobek kesunyiannya” kata Johnny Dohut OFM penuh kekaguman. Mereka juga sangat gigih menjaga hutan lindung di wilayah mereka.

     Sementara di tempat lain Masyarakat Adat tersingkir atau disingkirkan, di Baduy, perlindungan terhadap masyarakat adat sangat tampak. Di depan Balai Desa terpampang baner ukuran besar bertulisakan komitmen pemerintah setempat dalam mendukung dan melindungi eksistensi Masyarakat Adat.

      Di  Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sdr. Mike Peruhe OFM dan Sdr. Alsis OFM, menemukan kenyataan memprihatinkan itu. Masyarakat Adat menjadi korban aktivitas pertambangan sebagai buah kebijakan transaksional pemerintah setempat dan perusahan tambang. Relasi horizontal antarkomunitas adat pun terganggu. Lingkungan rusak. Air yang mereka anggap keramat tercemar oleh limbah tambang. Masyarakat pun terpecah-belah oleh kehadiran korporasi tambang  yang turut menyuburkan benih-benih konflik.

     Dalam konteks ini pula JPIC-OFM menggagas kerja sama dengan para pendeta Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) untuk mengadakan advokasi bersama masyarakat. Lantas lahir Aliansi Masyarakat NTT Tolak Tambang yang terdiri dari elemen mahasiswa, masyarakat adat, para pendeta, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

 Humanisme Ekologis

     JPIC OFM berkomitmen untuk mengadakan dialog budaya dengan komunitas adat dalam kegiatan advokasi. Hal itulah yang dilakukan dalam setiap kegiatan advokasi yang dilakukan di Flores Sumba, dan Timor. Apa signifikansi dialog kultural ini?

     Masyarakat Adat, hemat saya, menghidupkan apa yang disebut Henryk Skolimowski sebagai humanisme ekologis. Humanisme ekologis menawarkan alternatif yang otentik  kepada masyarakat industri dalam berelasi dengan alam. Kemanusiaan yang ekologis dibangun dalam kesatuan yang harmonis dengan alam. Manusia bukanlah penakluk atau penjajah alam. Ia bagian dari alam dan memiliki tanggung jawab merawat dan menjaga alam.

      Kita tahu, salah satu buah pahit perilaku masyarakat industri ialah eksploitasi sumber daya alam secara serakah. Hal itulah yang nyata dialami melalui laju deforestrasi yang masif di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan tempat-tempat lainnya.

     Cara berpikir masyarakat industri adalah cara berpikir instrumental. Alam dilihat sebagai sumber daya semata-mata yang terbuka bagi aktivitas produksi demi akumulasi modal. Humanisme ekologis Skolimowski berimajinasi tentang masa depan yang lebih harmonis berdasarkan pemahaman akan tiga prinsip ini:

       Pertama,  saling menjaga dalam sebuah masa yang disebutnya Skolomowski the age of stewardship. Kita ada di bumi bukan untuk memerintah  dan mengeksploitasi  tetapi untuk saling menjaga. Kedua, dunia ( yang disebut Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si’ sebagai rumah kita bersama) adalah kuil atau tempat kudus. Tempat tinggal adalah tempat yang kudus dimana orang, sebagaimana halnya burung langka, butuh untuk diliindungi. Tempat tinggal adalah kuil kudus dalam makna religius; yakni tempat dimana kita kagum akan dunia. Di saat yang sama, kita juga merupakan imam dalam kuil kudus itu. Kita perlu menjaga kekudusannya dan meningkatkan spiritualitasnya.

     Ketiga, pengetahuan sebagai mediator antara manusia dan kekuatan kreatif evolusi. Pengetahuan bukan alat yang kejam untuk menyingkirkan/ menaklukkan alam dan kosmos melainkan perangkat lunak yang membantu kita untuk memelihara keseimbangan spiritual dan fisik dan memampukan kita untuk menyesuaikan diri  dengan perubahan kreatif lebih lanjut dari diri kita dan evolusi kosmos.

    Pengetahuan sebagai ekkuatan kreatif–evolutif terbuka kepada perkembangan menuju kepenuhan dan kesempurnaan. Sebaliknya, pengetahuan sebagai kekuatan dominasi-destruktif membawa kehancuran pada ekologi, pada keterkaitan dan hubungan saling tergantung berbagai komponen alam semesta.

    Humanisme ekologis cukup bersinar dalam masyarkat Adat, dimana pun itu. Belajar dari Masyarakat Adat tentang spiritualitas dalam berelasi dengan alam adalah hal yang layak kita lakukan dalam konteks kerusakan ekologi yang kian masif  saat ini.

    Hak-hak masyarakat adat perlu dibela dan diperjuangkan sebagaimana dilakukan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Proses belajar untuk menggali kekayaan penghayatan spiritualitas ‘kemanusian yang ekologis’ sangat kontekstual untuk dilakukan.

Johnny Dohut OFM

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here