SHARE

Kita meyakini hutan sebagai paru-paru dunia. Keyakinan itu benar adanya. Hutan menjadi penyuplai oksigen satu-satunya. Pada gilirannya, oksigen itulah yang memungkinkan kehidupan manusia, juga makhluk hidup lain tetap berlangsung. Namun, apakah keyakinan ini mendorong kita untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara bertanggung jawab? Data dan fakta justru memperlihatkan hal sebaliknya.

Berdasarkan penelitian Departement of Social and Economic Affairs, setiap tahunnya 13 juta hektare hutan menghilang dari muka bumi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan Statistik Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015, kerusakan hutan tiap tahunnya sebesar 450.000 hektare dari luas area berhutan 96.490,8 juta hektare. Jadi, alih-alih memperlakukan hutan sebagai subyek yang harus dihargai, manusia justru memanfaatkannya secara tidak bertanggung jawab.  

Tentu saja pengrusakan hutan yang dilakukan secara masif berdampak buruk. 80% keanekaragaman hayati yang berdiam di dalamnya terancam punah, termasuk spesies tanaman dan hewan langka. Deforestasi juga menyebabkan 12 hingga 18 % emisi karbon dunia tidak terserap, dan nilai tersebut setara dengan emisi karbon dari transportasi di seluruh dunia.

Bencana-bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, krisis air bersih menghantui kehidupan manusia setiap saat. Populasi manusia terutama masyarakat adat di sekitar hutan yang sangat bergantung pada hasil hutan non-kayu untuk penghidupan mereka, juga terancam.

Akar Permasalahan

Di tengah krisis ekologi tersebut, siapakah yang harus bertanggung jawab? Tentu saja manusia, lebih tepatnya tindakan dan pola pikir manusia yang antroposentris. Tindakan dan pola pikir antroposentris berarti manusia menganggap dirinya sebagai yang paling penting dalam seluruh tatanan ekosistem. Keberlangsungan hidup manusia lantas menjadi prioritas. Segala sesuatu yang tersedia di bumi adalah sekadar untuk memenuhi baik kebutuhan, maupun keinginan manusia.

Dalam ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus sendiri menegaskan bahwa karena ulah manusia-lah (anthropogenic couses), krisis ekologi itu terjadi. “Akan tidak berguna menggambarkan gejala-gejala krisis ekologi tanpa mengenali akarnya dalam diri manusia. Terdapat suatu cara memahami hidup dan aktivitas manusia yang keliru dan bertentangan dengan realitas dunia hingga merugikannya” (LS. 101).

Paradigma antroposentris tentu saja keliru karena berpeluang besar melanggengkan tindakan sewenang-wenang manusia terhadap Ibu Bumi. Manusia tidak akan lagi melihat bumi sebagai tempat tinggal yang perlu dirawat, tetapi memandangnya semata-mata sebagai obyek yang perlu diteliti, diolah, dan dieksploitasi secara sistematik, terstruktur, dan masif.

Dalam hal ini, relasi dengan Ibu Bumi dibangun atas dasar pertimbangan utilitarianistik. Sejauh memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada manusia, relasi harmonis dengan Ibu Bumi baru dipandang penting. Jika tidak, peran Ibu Bumi hanya dilihat secara teknologis saja.

Pertobatan Ekologis

Manusia seharusnya menyadari tindakan dan pola pikirnya yang keliru. Untuk itu, di hadapan pelbagai krisis ekologi, hanya satu hal yang dituntut dari kita: pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis memungkinkan kita mengubah pola berpikir dan bertindak antroposentris menjadi lebih ekologis.

Hanya dengan berpikir dan bertindak ekologis, kita mampu menyelamatkan bumi dan kehidupan kita sendiri. Kita mampu merajut kembali benang-benang relasi kita yang terputus dengan alam. Di sini, rekonsiliasi mutlak diperlukan.

Bukan semata-mata untuk keseimbangan alam, melainkan juga demi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Menyelamatkan bumi kita, tidak lain adalah menyelamatkan hidup kita sendiri. Save our world, save our life!!!

Fernando R. B. Nujun

Mahasiswa STF Driyarkara-Jakarta

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here