SHARE

Kasus korupsi tidak pernah berhenti. Setiap hari yang paling dominan dalam portal pemberitaan baik media cetak maupun elektronik adalah tentang korupsi. Korupsi bagaikan borok yang tidak pernah sembuh. Paus Fransiskus menyebut kehidupan korup sebagai pembusukan yang tertutupi. Yesus menyebut para koruptor sebagai orang-orang yang munafik.

Untuk mengatasinya, salah satu Wakil Ketua KPK, Bapak Alexander Marwata, menekankan kejujuran dan integritas. Menurutnya, akar dari maraknya korupsi ialah suap. Umat Paroki St. Matius Penginjil Bintaro ini pernah mengecek di Kitab Suci dan menemukan begitu banyak kasus suap di dalamnya. Selasa (21/3), GSS berkesempatan berbincang-bincang dengannya di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai korupsi?

Masyarakat kita masih memahami korupsi sebagai tindakan mengambil uang negara. Karena itu yang menjadi pelaku korupsi adalah para pejabat. Padahal korupsi itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya kejadian di Klaten baru-baru ini, untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan atau di perusahaan daerah masyarakat yang melamar diminta untuk memberikan uang.

Masyarakat merasa itu bukan korupsi. Padahal, Undang-undang Antikorupsi kita itu kan mendefinisikan korupsi selain yang merugikan keuangan negara tetapi juga yang menerima atau memberikan suap.

Saya sudah coba cek di Kitab Suci mengenai suap ini. Ada begitu banyak kasus suap terjadi dalam Kitab Suci. Rupanya suap ini bisa dikatakan kebiasan korupsi yang sudah ada sejak dulu dan terus berlangsung sepanjang zaman.

Kebiasaan suap inilah yang menjadi akar maraknya korupsi dalam bentuk jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, dan dalam bentuk-bentuk lain. Dapat dikatakan 80% kasus korupsi modusnya adalah suap. Nah, masyarakat kita sering melihat suap ini sebagai hal yang biasa.

Korupsi di daerah tetap marak dan bahkan semakin kreatif, apa sebabnya?

Korupsi-korupsi kecil yang terjadi di desa dan kelurahan tidak bisa diatasi oleh KPK sendiri karena wewenanganya ada pada kejaksaan dan kepolisian, padahal itu sangat merusak karena langsung menyentuh pelayanan pada masyarakat akar rumput. Penyelesaian kasus-kasus ini biasanya bertele-tele dan bahkan dibiarkan.

Para penegak hukum gak jalan. Jaksa, polisi merupakan bagian dari unsur muspida. Unsur muspida tidak diawasi dalam menjalankan pemerintahan, karena apa? Dalam undang-undang diatur bahwa inspektorat dipilih, diangkat dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. Jika kepala daerah tidak memiliki integritas dan komitmen, dan juga ingin memenuhi ambisi pribadinya, tidak mungkin dia akan memilih tim inspektorat atau pengawas yang akan mengganggunya.

Idealnya bagaimana?

Idealnya seorang kepala daerah yang terpilih memenuhi janjijanji kampanye kepada masyarakat. Hal ini akan tercapai jika ia memiliki komitmen yang baik untuk mensejahterakan masyarakatnya, ia akan memanfaatkan unsur-unsur muspidanya. Pemberantasan korupsi sangat tergantung pada komitmen kepala daerah. Jika kepala daerahnya tidak memiliki integritas dan komitmen, apalagi bawahannya.

Saya pernah mengutip pernyataan Cicero, ketika berbicara di hadapan ratusan kepala daerah di Yogyakarta. “Ikan itu mulai busuk dari kepalanya,” ketika ia mengeritik kebejatan parlemen-parlemen di Roma. Saya katakan, “Kalau daerah ingin maju, komitmen bapakbapak yang harus diperbaiki. Ini artinya jika kepala daerahnya baik, berkomitmen, dan berintegritas maka semua bawahannya akan menjalankan fungsi dan perannya. Tetapi jika kepala daerahnya “busuk” bawahannya juga akan “busuk”, maka yang harus dibersihkan pertama-tama adalah kepalanya itu agar bawahannya tidak ikut busuk.

Sebenarnya masih ada pemimpin yang berintegritas. Dia memiliki komitmen yang bagus, dan kemudian melakukan segala daya upaya untuk memperkuat aparat. Yang belum beres diberesin. Misalnya ibu Risma, Bupati Banyuwangi, Jokowi saat menjabat walikota Solo. Sebliknya, jika tidak memiliki integritas dan komitmen, aparat-aparat atau pegawai yang bekerja benar malah akan dilihat sebagai gangguan dan “ditendang”. Ini nyata di Indonesia.

Bagaimana solusi agar kita memiliki pemimpin yang jujur dan berintegritas?

Pertama, kita harus mengajarkan masyarakat tentang pendidikan demokrasi. Kita akui bahwa proses demokratisasi kita belum matang. Proses pemilihan mulai dari desa, bupati dan lain sebagainya itu tidak benar. Masyarakat memilih bukan karena pemimpin itu memiliki integritas tetapi karena mereka telah mendapat uang atau sumbangan tertentu dari para calon atau karena memiliki kedekatan tertentu. Karena itu, dalam hal ini masyarakat juga bersalah. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk mengajarkan masyarakat untuk memilih pemimpin karena memiliki kejujuran dan integritas serta komitmen untuk masyarakat.

Kedua, perbaiki kesejahteraan para kepala daerah. Itu menjadi keluhan mereka. Gaji kepala daerah itu sebenarnya kecil. Dengan urusannya yang besar banyak perhitungan yang membuat mereka menutupi dengan mengambil dari pihak lain. Sehingga terjadi rasionalisasi mengapa mereka korupsi. Begitu juga dengan aparat penegak hukum, merasa tanggung jawabnya besar tetapi pemenuhan kebutuhan mereka tidak cukup. Saya pernah berbicara dengan Bapak Presiden, “beri dong pa gaji yang cukup untuk mereka sehingga kita bisa menuntut mereka untuk kerja yang profesional. Setelah kita menjamin kita berhak menuntut kewajibannya dan zero tolerance. Menyeleweng ya pecat.”

Ketiga, kita punya semboyan profit, profesional, dan berintegritas. Kita selalu mendorong kepada ketua partai carilah kader-kader terbaik, sehingga akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Yang terjadi selama ini adalah partai politik tidak berhasil menghasilkan kader-kader terbaik. Banyak kepala daerah “abal-abalan” yang bahkan tidak memiliki ijazah atau membeli gelar tertentu. Mereka tidak mempunyai basic pendidikan, hanya bermodalkan uang dan mereka berhasil menjadi pemimpin. Partai politik tidak mementingkan itu, siapa yang berduit, dia bisa maju.

Hal ini sebenarnya juga bisa diatasi oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya bertanggungjawab untuk menjaga dan membiayai partai. Anggaran pemerintah untuk partai sangat kecil. Padahal partai politik memiliki peran penting untuk pembinaan kader. Mereka butuh biaya untuk menghidupi diri sendiri. Akan tetapi, ketika mereka tidak mempunyainya, mereka akan mencari duit sendiri-sendiri. Sehingga ketika anggota partainya menjadi kepala daerah, wajar saja kalau mereka menjadi rekening partai. Kami memiliki kajian bagus terhadap pendanaan partai politik. Dari hitung-hitungan kita, cukuplah untuk partai-parta yang ada. Untuk menanggung biaya partai 50%-50% lah, pemerintah sehingga untuk tiap partai politik negara itu mengeluarkan uang sekitar 5-6 T. Dari situ kita berhak dong mengawasi partai politik.

Nah dengan cara itu kita mewajibkan partai politik untuk membiayai calonnya yang mau menjadi kepala daerah. Jangan menyuruh perorangan untuk mencari duitnya sendiri atau bahkan harus membayar ke partai. Jika ini terjadi, seorang menjadi kepala daerah dengan biaya yang murah, pasti kerjanya benar, ga ada utang kok, ga keluar biaya kok. Partai harus menuntut calonnya untuk bekerja yang jelas, sejahterakan masyarakat di daerahnya. Ini bisa menjadi solusi. Kami sudah menyampaikan hasil kajian ini ke DPR dan kepada Menteri.

Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat?

Persoalan kita adalah, banyak orang yang benar tetapi diam. Orang yang mengetahui persoalan tetapi diam mengakibatkan korupsi itu akan berlangsung terus menerus. KPK membuka pos pengaduan setiap saat. Kita menjamin, keamanan pelapor. Akan tetapi dari survei US aid dan CSS, masyarakat di beberapa puluh daerah, masyarakat yang mengalami kejadian korupsi, 90% dari masyarakat yang pernah mengalami, 80%-nya enggan untuk melapor. Masyarakat kita masih permisif untuk hal-hal yang berbau koruptif.

Contoh tentang sikap permisif itu misalnya, saat ada pembangunan, misalnya jalan atau pengadaan sarana-saran lain yang jelas-jelas koruptif, masyarakat cenderung menilai, “sudahlah, udah mending diperbaiki atau dilengkapi saranasarana ini”. Padahal itu adalah uang masyarakat, uang pajak. Itu adalah hak masyarakat. Mereka merasa bahwa jika ada pembangunan, itu merupakan wujud belaskasihan pemimpin, anggota DPR yang telah dipilih, dan lain sebagainya. Meskipun proyek itu dilakukan dengan proses-proses yang tidak benar.

Nyatanya, untuk menyusun anggaran proyek itu sudah terjadi tindakan koruptif. Banyak meminta fee dari dana aspirasi. Jika sudah lolos, mereka akan berbagi dengan pengusaha yang memenangkan tender. Masing-masing akan mengambil keuntungan, dari dana 100% yang murni terpakai untuk pembangunan hanya 30- 50%. Jangan heran jika kualitas proyek pembangunan sangat rendah, usianya hanya 3 bulan. Kita menuntut masyarakat untuk aktif, kritis dan ceriwis. Kalau diam-diam saja yah, gimana?

Kita menjadikan masyarakat sebagai mata KPK. Harapan kita ada di masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki kepentingan, yang mengharapkan agar pembangunan berjalan dengan baik. LSM juga, meski banyak juga LSM yang “pura-pura vokal” agar mendapat bagian. Selain itu, kita berharap pada orang yang berpendidikan dan mahasiswa agar peduli. Jika ada aparat hukum dan pemerintahan yang bertindak, tolong dilapor.

Masyarakat mungkin takut untuk melapor?

Takutnya masyarakat kan, kalau mereka melaporkan, takut yang terlapor mengetahui. Intinya pada keselamatan diri. Banyak sarana yang bisa digunakan, lewat sms. 80% perkara korupsi terungkap dari laporan masyarakat. Undang-undag sudah mengatur perlindungan saksi kok. Negara punya tanggungjawab untuk melindungi saksi. KPK memberi jaminan untuk para pelapor termasuk imbalan selama memberikan saksi, karena dia harus meninggalkan pekerjaannya.

Hadirnya KPK dan Aparat penegak hukum lain tidak kunjung memberikan efek jera?

Kenapa tidak memberikan efek jera? Karena mereka menganggap yang ketangkap itu bernasib apes. Kepala daerah yang masih koruptif karena sampai sekarang mereka belum tersentuh aparat penegak hukum, ataupun mereka gampang melakukan nego ke aparat penegak hukum. Untuk itu, KPK meski bersinergi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah. Memang, disadari kata koordinasi meski gampang diucap tetapi sulit terlaksana.

Kita memiliki tiga instansi yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi, KPK, kejaksaan dan kepolisian. KPK berperan sebagai supervisi. Sampai sekarang belum optimal atau belum berjalan baik. Masih ada arogansi lembaga, apalagi KPK hanya terbentuk berdsarkan Undang-Undang. Institusi pemberantasan korupsi kita belum ideal. Tidak bisa hanya dikontrol oleh KPK. Sebenarnya kalau KPK diberi kepercayaan lebih, KPK bisa membentuk perwakilan di daerah- daerah, sehingga masalah-masalah di daerah dapat diatasi langsung oleh KPK.

Ada hal menarik mengenai kebijakan dana desa, apakah itu dapat menyuburkan Korupsi?

Kebijakan pemerintah Jokowi yang mau memeratakan pembangunan di desa-desa dengan dana satu sampai dua miliyar itu cukup beresiko. Orang beramai-ramai ingin menjadi kepala desa. Bukan itu saja, untuk menjadi kepala desa seseorang bisa mengeluarkan dana yang begitu besar agar bisa terpilih. Ini kan sangat riskan. Tujuan menjadi kepala desa untuk mengelola dana desa tetapi sebelumnya harus mengeluarkan biaya yang begitu besar. Begitu terpilih, kemungkinan untuk terjadi korupsi sangat besar, demi mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan.

Kami mendorong agar semua desa jadi kelurahan, sehingga pemilihannya tidak melalui pemilihan yang mengeluarkan biaya yang begitu besar dan menyuburkan korupsi di tingkat akar rumput. Pengangkatan lurah jadi lebih mudah dengan fit and proper test.

Apa pesan bapa terhadap Gereja?

Pertama, Paus Fransiskus menunjukkan sikap tegas terhadap korupsi. Baru-baru ini saya bertemu Mgr. Ignasisus Suharyo, dia bercerita tentang stand Indonesia di Vatikan. Kita kan mau mendirikan stand Indonesia di Vatikan, begitu Paus tau bahwa sumber dananya berasal dari bisnis gelap, dia menolak. “Kalau memang pemerintah memang tidak punya uang untuk mendanai, ya sudah.” Hal ini mau mengatakan, Gereja harus berani menolak sumbangan-sumbangan yang berasal dari tindakan korupsi. Gereja harus memastikan sumber aliran dana tersebut berasal dari mana.

Gereja jangan mudah diperalat, jangan gampang menerima sumbangan dari hasil korupsi. Begitu Gereja menerima sumbangan, pasti suara kenabiannya akan melemah dan prioritas pelayanannya terhadap mereka yang telah memberi banyak sumbangan, termasuk dari hasil korupsi. Padahal Yesus melihat persembahan dari janda yang miskin itulah yang paling mulia. “Mudah-mudahan pastorpastor tidak tergoda melakukan hal-hal seperti itu, hahahahahahaha ….”

Kedua, Gereja kita harus bergerak menunjukkan keterbukaan. Transparansi keuangan dan harta benda bisa menjadi contoh bagi Gereja dalam pengelolaan keuangan. Setiap Gereja harus mempunyai laporan keuangan dan laporan aset Gereja. Gampang kok membuat laporan keuangan. Jangan sampai Gereja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Karena masalah korupsi tak terlepas dari transparansi dan keterbukaan. Gak sehat kalau tidak ada keterbukaan dan transparansi. Pastor paroki harus mulai mendorong keterbukaan di paroki-paroki.

Ketiga, Gereja harus membantu menyuarakan aspirasi masyarakat. Resikonya berat tentu saja. Kita ingat Uskup Romero yang menjadi korban di Amerika Latin karena keberaniannyamengungkapkan dan menyuarakan kebenaran. Di tengah negara yang belum optimal pelaksanaan hukum-nya, kongkalingkong antara penguasa dan pejabat termasuk pihak keamanan, misalnya menyebabkan maraknya korupsi di bidang sumber daya alam, Gereja harus berani menentang.

Keempat, sikap anti terhadap korupsi mesti masuk dalam pembinaan Gereja dan terutama dalam pewartaan dan juga di sekolahsekolah Katolik. Gereja tidak ikutikutan korupsi. Jika Gereja ikut melakuakn itu, kita pecaya siapa lagi? Gereja tidak boleh ikut menyuburkan korupsi. Jika tahu dan tidak melaporkan, menurut aturan perundang-undangan juga mendapat hukuman, termasuk sebagai pelaku.

Bagaimana peluang korupsi ke depan, akan berkurang?

Korupsi akan selalu ada, hanya tergantung masif tidaknya. Kita berharap memiliki pemerintah yang berintegritas dan kita harus memiliki integritas nasional. Perlu upaya yang masif. Wakil-wakil rakyat harus benar-benar menunjukan keberpihakannya pada masyarakat yang telah memilihnya. Bagi masyarakat, pilihlah wakil rakyat yang kita kenal dekat yang memiliki track record yang baik, bukan karena memiliki uang tetapi karena memiliki integritas dan keberpihakan. Masyarakat harus berani untuk melaporkan segala macam bentuk tindakan korupsi di manapun itu terjadi. Korupsi akan selalu menjadi tantangan kita bersama.

Sdr. Valens Dulmin & Sdr. Charles, OFM

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here