SHARE

JPIC OFM.com – Kata politik dalam penggunaannya akhir­akhir ini selalu diidentikkan dengan sesuatu yang negatif. Hal ini kiranya tidak begitu mengherankan jika yang dipakai sebagai acuannya adalah kondisi dan sepak terjang para politisi di Indonesia sekarang. Politik kemudian dipandang anti etika. Padahal jika dikelola dengan baik, politik dapat menjadi sebuah seni pertarungan dalam mencapai tujuan tanpa harus mengorbankan nilai­nilai etika.

Sehubungan dengan itu, GSS mewawancarai Dr. Otto Gusti Madung, SVD, seorang pengajar di STFK Ledalero dan penulis yang aktif dalam mengamati dan mengomentari perkembangan isu politik di negeri ini. Berikut petikan wawancara via e­mail kami dengan beliau:

Bagaimana Pater menjelaskan kepada para pembaca GSS mengenai Etika Politik?

Etika politik berbicara tentang syarat­syarat moral sebuah institusi sosial atau politik yang adil. Salah satu institusi politik yang terpenting adalah negara sebagai penyelenggara kekuasaan. Sebuah negara yang berjalan sesuai kaidah etika politik akan menjadikan kesejahteraan bersama sebagai tujuan ter akhir setiap keputusan politik dan cara­cara yang ditempuh untuk mencapai kesejahteraan tersebut pun tidak pernah boleh mengorbankan manusia. Pembicaraan tentang etika politik ini penting sekali untuk konteks negara kita mengingat adanya pandangan yang timpang antara etika individual dan institusi atau politik.

Kejahatan individual dipandang sebagai kejahatan, sementara pelanggaran etika sosial atau politik sering tidak diketahui atau dianggap sebagai sebuah keterberian, nasib atau keadaan yang harus diterima. Bahkan, usaha untuk membongkar ketidakadilan sosial sering mengalami kriminalisasi. Kita ingat akan Dom Helder Camara: “Jika saya memberi roti kepada masyarakat miskin, saya dipanggil orang kudus. Tapi jika saya mempersoalkan, mengapa mereka miskin dan lapar, saya akan dicap komunis.” Lebih parah lagi, kejahatan struktural sering disamakan dengan bencana alam yang berada di luar kontrol manusia.

Berkaca pada perpolitikan Indonesia, bagaimana Pater mengomentari etika perpolitikan Indonesia?

Ada sebuah penjelasan menarik tentang etika politik atau etika institusi dari seorang imam Jesuit asal Spanyol bernama Francisco Suarez (1548 – 1617). Dalam bukunya berjudul “Abhandlung ueber die Gesetze und Gott den Gesetzgeber“ Suarez berbicara tentang pembuat undang­undang atau legislator (DPR).

Menurutnya, bukan keutamaan atau moralitas pribadi yang diharapkan dari seorang legislator atau anggota parlemen, tapi kemampuan untuk menciptakan undang­undang yang baik dan adil. Apa itu undang­undang yang baik? Undang­undang yang baik adalah UU yang melayani bonum commune, bersifat adil dan berguna.

Suarez menolak anggapan bahwa seorang legislator harus baik dan saleh secara moral individual. Alasannya, seorang legislator yang tidak baik secara moral dapat menghasilkan undang­undang yang baik, sebaliknya seorang legislator yang baik hati bisa saja menghasilkan undang­undang yang absurd dan tak berguna. Juga tak dapat dikatakan, saya taat pada undang­undang karena legislatornya seorang manusia yang baik; juga tidak benar kalau saya tidak taat pada UU karena sang legislator adalah manusia yang jahat.

Di Indonesia tak ada pemisahan yang jelas antara etika individual dan etika publik atau politik.  Bahkan, etika individual sering mendominasi ruang publik. Akibatnya, para politisi atau pejabat publik sering dengan begitu gampang menjual atau memanipulasi agama atau kesalehan privat untuk meraih kekuasaan.

Kita masih ingat kisah tentang mantan Ke­tua DPR, Setya Novanto, yang menghindar dari panggilan KPK dengan alasan ke Kupang, NTT untuk mengunjungi panti asuhan yang dibiayainya. Lalu, publik di NTT mungkin berpikir dia SN adalah seorang saleh dan rajin memberi sedekah tanpa bertanya asal uangnya dari mana.

Adakah etika politik yang khas Indonesia?

Etika politik sebagai sebuah refleksi filosofis tentang institusi politik yang adil adalah sesuatu yang bersifat bersifat universal. Artinya, sejauh manusia menggunakan akal sehatnya, dia mampu menangkap esensi dari refleksi tesebut. Namun, setiap konsep universal selalu diungkapkan dalam busana budaya tertentu termasuk dalam pelbagai budaya yang hidup di bumi Nusantara ini seperti budaya musyawarah dan mufakat, gotong royong, kekeluargaan.

Namun, catatan penting di sini bahwa masyarakat Indonesia bukan sebuah entitas tertutup tapi bagian dari peradaban global. Karena itu, etika politik yang khas Indonesia itu harus selalu dikembangkan dalam proses dialektis dengan etika politik universal seperti konsep hak­hak asasi manusia, demokrasi dan paham negara hukum. Akan tetapi etika politik global ini harus dijangkarkan dalam busana budaya Indonesia agar menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia.

Untuk mewujudkan etika politik yang baik dibutuhkan pendidikan politik yang baik, bagaimana Pater mengomentari pendidikan politik di Indonesia?

Saya kira pendidikan politik belum jalan. Institusi formal yang bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan politik yakni partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Partai politik sering dikelola seperti imperium bisnis milik keluarga tertentu. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan kebebasan yang menjadi pilar demokrasi.

Dalam demokrasi, hanya integritas dan kapabilitas yang menjadi kriteria objektif untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin politik, bukan keanggotaan pada keluarga atau klan tertentu. Bagaimana mungkin demokrasi dapat dibangun di atas pilar  yang antidemokratis? Tahun 2018 adalah tahun politik.

Apa pesan Pater kepada para calon yang akan bertarung dalam pemilihan baik di tingkat legislatif maupun eksekutif?

Para calon legislatif dan eksekutif seharusnya tampil sebagai guru yang memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Karena itu para kontestan seharusnya mengedepankan metode politik rasional lewat kontestasi program untuk kesejahteraan rakyat banyak. Isu agama dan suku sudah saatnya untuk ditinggalkan dalam meraih kekuasaan politik jika para politisi masih punya komitmen untuk mempertahankan Indonesia sebagai sebuah bangsa di masa depan.

Terkait dengan tahun Politik di atas, apa pesan pater kepada masyarakat pemilih?

Jadilah pemilih yang kritis dan cerdas. Kualitas politisi adalah cerminan kualitas pemilih. Jika banyak politisi yang terlibat korupsi, itu pratanda kontrol publik atas penyelenggaraan kekuasaan tidak berjalan dengan baik. Dan ini menjadi tanggung jawab para pemilih sebagai warga negara.

Apa yang harus dilakukan Gereja dalam hubungan dengan mewujudkan etika politik yang baik?

Model pastoral macam apa yang bisa dilakukan? Etika politik yang rasional dan universal sesungguhnya sejalan dengan ajaran Gereja Katolik yang mengedepankan ajaran cinta kasih dan keberpihakan pada korban. Untuk konteks Indonesia di mana agama tak jarang lebih lengket dengan kekuasaan dan suka mengkriminalisasi korban, maka saya pikir sudah waktunya Gereja untuk mencontohi teladan hidup Yesus dalam kitab suci yang selalu membela membela korban.

Keberpihakan Yesus pada korban pada tempat pertama bukan karena para korban itu benar tapi karena mereka menderita. Yesus misalnya tak canggung­canggung bertandang ke rumah Zakeus, si pegawai pajak yang bukan baru pada masa Gayus, tapi sudah sejak masa Yesus dikenal sangat korup.

Yesus juga menunjukkan empatinya dan rela duduk berjam­jam mendengarkan Maria Magdalena yang pekerjaannya melayani para lelaki hidung belang di tempat tidur dan karena itu menjadi sasaran razia para polisi moral masa itu. Sikap Yesus ini dianggap sangat provokatif dalam konteks agama Yahudi dan untuk para teolog Yahudi waktu itu dipandang sebagai bentuk penistaan terhadap kemurnian agama.

Yesus berempati dengan Zakeus atau Maria Magdalena bukan karena ia menganggap perbuatan mereka benar secara etis, tapi pada tempat pertama karena mereka adalah korban dari sebuah sistem masyarakat dan agama patriarkat­ritualistik yang jauh dari wajah kemanusiaan dan cinta kasih. Keterlibatan politik Gereja harus mewartakan politik compassio, politik yang berpihak pada mereka yang terpinggirkan.

Chst/JPICOFM

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here