Suasana rapat konsolidasi Pulau-pulau Kecil di aula penginanpan SVD - Ketentang, Labuan Bajo, 18-21 November 2018.

Geothermal Desa Wae Sano – Sano Nggoang: Ancaman bagi Masyarakat Sekitar!

Labuan Bajo, jpicofmindonesia.comSebanyak 22 orang dari berbagai lembaga dan masyarakat terdampak kegiatan ekstraktif tambang berkumpul di Ketentang, Labuan Bajo, 18-20/11/2018. Adapun lembaga-lembaga yang hadir antara lain: JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) Nasional, JPIC OFM, JATAM Sulteng, ICEL, AMAN, IMAMAT, KIARA, dan juga utusan-utasan dari wilayah pesisir dan pulau kecil seperti Pulau Halmahera, Pulau Wetar, Pulau Bunyu, Pulau Bangka, Pulau Romang, dan Pulau Gebe.

Melky Nahar, Ketua Kampanye Nasional JATAM pada pembukaan konsolidasi, Minggu (18/11/2018) memaparkan hal yang menjadi konsen dan tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk melihat krisis bersama-sama, menjaga kesolidan serta merancang gerak bersama.

“Perjumpaan kita pertama-tama bertujuan agar kita memiliki bacaan utuh terkait krisis dan masalah, berikut prakarsa ekonomi tandingan masyarakat lokal dalam membendung dan memutus ketergantungan pada industri ekstraktif di wilayah pulau-pulau kecil,” ungkapnya.

Melky, begitu ia akrab dipanggil, menekankan pentingnya menentukan prakarsa ekonomi tandingan. “Jangan-jangan, perjuangan kita tidak melulu harus berkonfrontasi dengan pemerintah. Kita perlu melihat gerakan ekonomi apa yang bisa kita lakukan sebagai tandingan dari industri ekstraktif. Mungkin gerakan kita menjadi lebih efektif melalui gerakan ekonomi tandingan ini,” terangnya.

Konsolidasi ini juga berperan untuk menghubungkan setiap gerakan di masing-masing wilayah dengan gerakan-gerakan lain yang memiliki muatan yang sama agar terbentuk jaringan kerja sama yang saling mendukung satu sama lain.

“Selain itu kegiatan ini juga sebagai sebuah konsolidasi terhubungnya simpul dan jaringan perlawanan dan pemulihan di wilayah pulau-pulau kecil untuk kemudian bisa memunculkan perlawanan yang besar, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Kita bisa bergerak bersama-sama atau juga belajar dari perjuangan kawan-kawan di tempat lain,” lanjutnya.

Investasi yang Menghancurkan

Laju kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Arah pembangunan dan kebijakan pemerintah yang menjadikan kekayaan alam sebagai salah satu leading sektor dalam upaya ‘mensejahterakan’ masyarakat adalah pemicu utamanya.

Hampir seluruh pulau-pulau di Indonesia, terutama pulau dengan kekayaan alam yang berlimpah, menjadi sasaran empuk dari investasi. Ribuan perusahaan, baik di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun korporasi transnasional ramai-ramai berinvestasi, dan pemerintah pun mengklaim itu sebagai prestasi yang gemilang.

Padahal, hampir seluruh kebijakan investasi di sektor industri ekstraktif, telah berdampak buruk bagi keberlangsungan ruang hidup rakyat, bahkan meruntuhkan sistem ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal.

Fakta memilukan ini telah lama berlangsung, tidak saja terjadi di pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Jawa, Papua, dan Sumatera, tetapi juga telah terjadi di pulau-pulau kecil, mulai dari Pulau Bangka di Sulawesi Utara; Pulau Romang, Pulau Damar, dan Pulau Wetar di Provinsi Maluku; Pulau Gebe, Pulau Gee, Pulau Pakal, dan Pulau Mabuli di Maluku Utara; Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, Pulau Sabu Raijua di Nusa Tenggara Timur, dan pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia.

Seperti diketahui, pulau-pulau kecil ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pulau-pulau besar, mulai dari tingkat kerentanan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan dan bencana alam, tidak mempunyai hinterland yang jauh dari pantai, memiliki daya dukung terbatas terutama ketersediaan air tawar, mempunyai populasi terbatas dan relatif homogen, serta sumber daya hayati yang cenderung beragam dan melimpah

Elaborasi Krisis dan Elaborasi Potensi

Dari hasil elaborasi krisis, akibat-akibat dari pertambangan secara umum terjadi hal-hal yang sama di pesisir dan di pulau kecil. Izhak dari Halmahera misalnya memaparkan beberapa dampak dari investasi pertambangan yang dirasakan masyarakat.

“Di Halmahera kami merasakan dampak-dampak nya seperti, air bersih hilang, terjadi konflik antar warga, terjadi kriminalisasi ma syarakat yang me rusak aset perusahaan dan akhirnya mereka semua dikriminalisasi; kerusakan hutan yang menyebabkan banjir, penyakit, hilangnya akses masyarakat terhadap wilayah adat dimana perusahaan langsung mengkapling semua wilayah masyarakat dan hutan lindung,” ungkapnya.

Selain elaborasi krisis, para peserta diminta untuk mengelaborasi potensi yang dimiliki setiap kawasan. Elaborasi potensi bertujuan untuk melihat karakter dan sumber daya yang bisa dijadikan sebagai arena tanding dari setiap kawasan. Arena tandingan ini kemudian bisa menjadi bahan dasar perjuangan atau bahan kampanye terhadap investasi pertambangan yang ditawarkan ke daerah-daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga setiap kawasan mempunyai daya tawar.

Dari banyak penelitian, pulau-pulau kecil umumnya memiliki banyak sumber daya yang mampu menunjang pembangunan dan kebutuhan pangan, baik untuk kebutuhan domestiknya, maupun skala nasional. Keberadaan penduduk mampu berperan sebagai pelaku penting dalam mengakses sumber daya alam, semisal distributor pangan yang berada di sekitar pulau-pulau kecil.

Dengan berbagai pemanfaatan seperti ikan-ikan, karang, aspek pariwisata serta komponen-komponen yang memiliki potensi finansial bagi daerah.

Geothermal Desa Wae Sano – Sano Nggoang

Input untuk utusan masyarakat dari Wae Sano – Manggarai barat

Pada hari terakhir, para peserta diminta untuk membuat rancangan kegiatan untuk advokasi dan kampanye. Yang menarik, dalam sesi ini, diberi kesempatan seluas-luas nya bagi utusan warga dari Desa Wae Sano – Sano Nggoang yang sedang dihantui kehadiran investor tambang geothermal.

Kepada mereka, para peserta yang lain memberikan masukan dan juga dukungan untuk bersama-sama berjuang mempertahankan wilayahnya. Untuk diketahui, semantara ini, sudah ada rencana eksplorasi geothermal di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

Dari pantaun langsung tim JPIC OFM, JATAM, dan WALHI, PT SMI telah memasang patok di beberapa titik yang lokasinya sekitar 20 m – 60 m dari Mbaru Tembong (Rumah Adat), berada persis di kebun masyarakat dan tidak jauh dari sumber mata air masyarakat.)***

Sdr. Charlest, OFM

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here