Persoalan Mangrove Malaka: JPIC OFM Indonesia dan WALHI NTT Temui Gubernur Laiskodat

0
1663

Kupang, jpicofmindonesia.com – Tim Advokasi Lingkungan yang tergabung di dalamnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur dan JPIC OFM Indonesia mengadakan audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Bpk Viktor Bungtilu Lasiskodat pada Selasa 02 April 2019 Pukul 10.15 WITA di ruang kerja gubernur.

Hadir juga dalam audiensi Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Propinsi Nusa Tenggara Timur dan karo Humas Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Ir. Ferdy Kapitan, M.Si dan Marius Ardu Jelamu).

Tim Advokasi Lingkungan yang dipimpin langsung oleh direktur WALHI NTT Umbu Wulang Tanamahu Paranggi dan Direktur JPIC OFM Indonesia P. Alsis Goa OFM didampingi dua staf dari Walhi Yuvensius Stefanus Nonga dan Deddy Holo menyampaikan asprasi WALHI NTT dan warga terkait kasus tambak garam Malaka oleh PT.Indi Daya Kencana (PT.IDK) yang mengabaikan keselamatan lingkungan serta sarat dengan persoalan sosial yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Terkait permasalahan pengrusakan mangrove oleh PT.IDK, Gubernur Nusa Tenggara Timur secara tegas dari awal audiensi menyampaikan bahwa penanaman mangrove di lokasi yang saat ini telah dirusak wajib dilakukan oleh PT.IDK bahkan merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penanaman mangrove.

Baca Juga: Kecam Perusakan Mangrove di Malaka Warga NTT di Yogyakarta Gelar Aksi Kultural

Umbu Wulang dalam pernyataannya di hadapan Gubernur sangat menyayangkan pembabatan mangrove yang tidak didahului oleh proses AMDAL. Semestinya perusahaan sekelas PT.IDK tidak memiliki banyak kesulitan untuk memproses AMDAL dan ijin-ijin lain. Karena PT. IDK menjelaskan dirinya sebagai perusahan besar dan memproduksi kebutuhan garam untuk kepentingan nasional.

Selain itu Umbu menambahkan bahwa hasil advokasi WALHI NTT dan JPIC di lapangan ditemukan bahwa masih ada permasalahan sosial terutama masyarakat terdampak yang sampai saat ini belum terselesaikan.

Pater Alsis OFM juga membenarkan bahwa sampai saat ini krisis dan permasalahan social di NTT belum menjadi perhatian pemangku kebijakan, apalagi diselesaikan. Sejauh ini perlu dipertanyakan asas manfaat investasi bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Rekam Jejak Caleg Dapil NTT di Pileg 2019 Terkait Krisis Lingkungan Hidup

Dalam konteks industri garam Malaka, apakah gunanya investasi garam demi memenuhi ketersediaan eksport garam nasional dan peningkatan PAD NTT dan tetapi masyarakat di sekitar industry garam tetap miskin bahkan ruang – ruang kehidupannya menjadi dirusak dan dihancur.

Terkait AMDAL, Gubernur Viktor Laiskodat menyatakan bahwa semestinya proses AMDAL untuk kegiatan usaha tambak tidak terlalu sulit dalam pengurusannya, karena mengingat menurut Gubernur bahwa tambak garam merupakan salah satu jenis usaha yang ramah terhadap lingkungan.

Gubernur juga menyatakan bahwa setiap investasi yang merugikan masyarakat tidak layak untuk dikembangkan di NTT. Masyarakat perlu diberdayakan dalam setiap investasi jenis apapun.

“Kalau kepentingan saya, investasi itu yang terutama juga adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau tidak mensejahterakan rakyat saya, saya akan tendang keluar,” tegas Viktor.

Berdasarkan hasil audiensi di atas, ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Gubernur yakni meminta untuk diatur pertemuan dengan seluruh masyarakat terdampak, PT.IDK, dan juga dinas-dinas terkait secepatnya. Terkait laporan pidana pengrusakan mangrove terus dilanjutkan dan dipercepat prosesnya.

Berkenaan dengan pernyataanna beberapa waktu yang lalu di Malaka, Gubernur menyampaikan permintaan maaf kepada warga Malaka khususnya warga terdampak karena selama ini gubernur mendapat laporan sepihak bahwa terkait persoalan teknis di lapangan dan persoalan sosial terutama pembebasan lahan telah selesai diproses.

Baca Juga: Infografis Hubungan Antara Pemilu dan Krisis Lingkungan di NTT

“Saya salah dan minta maaf, saya kira persoalan sosial di lapangan telah selesai. Ternyata tidak, setelah saya mendapatkan data dari WALHI (Data dari WALHI terkait Surat Penolakan Kelompok Garam Babira Desa Badarai Kecamatan Wewiku dan Pernyataan Tolak Fukun Weoe)”, tegas Viktor.

WALHI NTT (Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi) dan JPIC OFM (P.Alsis Goa OFM) mengapresiasi permintaan maaf Gubernur NTT sebagai salah satu bentuk pengakuan bahwa pemerintahan ini masih banyak kelemahan yang perlu dibenahi.

Nara hubung: Yuvensius Stefanus Nonga (082341094885)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here